1. Undang undang yang mengatur tentang Pertahanan Negara adalah ….
a. UU No. 1 Tahun 2002
b. UU No. 2 Tahun 2002
c. UU No. 3 Tahun 2002
d. UU No. 4 Tahun 2002
2. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional. Kalimat tersebut adalah pengertian dari …
a. Sishankamrata
b. Siskamling
c. Alutsista
d. Sarprashankam
3. Dalam ssstem pertahanan dan keamanan Negara Indonesia, TNI dan Polri berkedudukan sebagai …
a. Komponen Pendukung
b. Komponen Cadangan
c. Komponen Utama
d. Komponen Tambahan
4. Tindakan terorisme Bom Bali I dan II, bom Kuningan atau di Kedutaan Besar Australia, bom Poso dan lain-lain merupakan contoh dari bentuk ancaman …
a. dari luar negeri
b. dari Dalam Negeri
c. dari Pihak Asing
d. Yang tidak terduga
5. Yang tidak termasuk wujud peran serta dalam usaha pembelaan Negara di lingkungan keluarga adalah …
a. Mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.
b. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga.
c. Membentuk keluarga yang sadar hukum
d. Mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan
6. Perhatikan data berikut ini :
a. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
b. Meningkatan kegiatan gotong royong dan semangant persatuan dan kesatuan
c. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling/ronda
d. Mengikuti pelatihan dasar-dasar kemiliteran
Dari data tersebut, yang termasuk wuju partisipasi dalam usaha pembelaan Negara di lingkungan masyarakat adalah …
a. 1, 2 dan 3
b. 1. 2 dan 4
c. 1, 3 dan 4
d. 2, 3 dan 4
7. Memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa adalah contoh usaha pembelaan Negara di lingkungan …
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Bangsa dan Negara
d. Masyarakat desa
8. Masyarakat di daerah memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri adalah pengertian dari …
a. Otonomi daerah
b. Daerah otonom
c. Otonomi terbatas
d. Otonomi khusus
9. Hakikat dari otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ... .
a. kepentingan pemerintah
b. hak- hak masyarakat
c. peraturan perundangan
d. kehendak Kepala Daerah
10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah tentang ....
a. Otonomi Daerah
b. Pemerintah Daerah
c. Kepolisian Negara
d. TNI
11. Lembaga yang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah adalah …
a. DPR dan Presiden
b. DPRD dan Gubernur
c. Presiden dan Gubernur
d. DPR dan DPRD
12. Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada para pelajar berupa KJP. Kebijakan itu termasuk jenis kebijakan …
a. Distributif
b. Ekstraktif
c. Regulatif
d. Yudikatif
13. Dalam proses penyusunan kebijakan public di daerah, penting sekali adanya partisipasi masyarakat. Kata partisipasi berarti …
a. Peluang
b. Kemampuan
c. Keikutsertaan
d. Kepedulian
14. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah adalah ...
a. masyarakat mengendalikan pemerintah
b. pemerataan pekerjaan pemerintah
c. mengurang beban pemerintah
d. rakyat merasa ikut bertanggung jawab
15. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2) Melindungi hak-hak masyarakat
3) Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
5) Mengurangi kecelakaan lalulintas
Yang tidak termasuk tujuan dibuatnya kebijakan public adalah ….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 5 saja
16. Manfaat adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan public diantaranya adalah …
a. Sesuai dengan aspirasi masyarakat
b. Menguntungkan sebagian besar masyarakat
c. Mengecewakan masyarakat
d. Melindungi sebagian kepentingan masyarakat
17. Jika masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam pemnyusunan kebijakan public, maka akan terjadi Kebijakan tersebut ….
a. Memenuhi keinginan masyarakat
b. Tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
c. Menguntungkan seluruh masyarakat
d. Tidak memuaskan sebagian masyarakat
18. Salah satu factor penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan public sebara internal adalah …
a. Ketidaktahuan bagaimana caranya berpartisipasi
b. Larangan untuk berpartisipasi
c. Tidak ada kesempatan untuk berpatisipasi
d. Ditutupnya ruang partisipasi masyarakat
19. Yang termasuk factor eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan public diantaranya adalah …
a. Tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi
b. Masyarakat tidak tau ada kesempatan untuk berpartisipasi
c. Masyarakat tidak tau prosedur untuk berpartisipasi
d. Rendahnya kesadaran masyarakat
20. Contoh partisipasi aktif masyarakat bila kebijakan publik di daerah tidak aspiratif adalah ...
a. menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah
b. mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan kepala Daerah
c. memberikan bantuan sepenuhnya dengan pemerintah pusat
d. memberikan alternatif pemecahan masalah guna perbaikan
21. Perhatikan data berikut ini :
1) Prinsip otonomi seluas-luasnya
2) Prinsip otonomi nyata
3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab
4) Prinsip otonomi yang sebebas-bebasnya
Dari data diatas, yang tidak termasuk prinsip otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah …
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
22. Pentingnya pelaksanaan otonomi daerah adalah ...
a. meningkatkan wibawa aparat
b. mengamankan keadaan daerah
c. mengembangkan potensi daerah
d. menonjolkan kemampuan daerah
23. Perhatikan data berikut ini :
1) Penyelenggaraan Pendidikan
2) Pertahanan dan keamanan
3) Politik luar negeri
4) Keagamaan
5) Keuangan dan Moneter
Dari data diatas, yang merupakan wewenang pemerintah pusat adalah …
a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 2, 4, 5
c. 1, 3, 4, 5
d. 2, 3, 4, 5
24. Pengertian pemerintahan daerah adalah … .
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD
b. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus daerahnya
c. kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Kepala pemerintahan yang berwenang mengatur pegawai pemerintah ditingkat bawah
25. Perhatikan pernyataan berikut :
1) menetapkan APBD
2) membuat peraturan daerah
3) memimpin pemerintahan daerah
4) mengawasi pelaksanaan perda
5) memilih kepala daerah
Pernyataan tersebut yang menunjukkan tugas DPRD adalah … .
a. 1, 2 , dan 3
b. 1, 2 , dan 4
c. 2, 3 , dan 4
d. 3, 4 , dan 5
26. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
2) Mengajukan pertanyaan.
3) Menyampaikan usul dan pendapat
4) Memberhentikan Pejabat Pemerintah Daerah
5) Memilih Kepala Daerah
Pernyataan yang menunjukkan hak-hak anggota DPRD adalah
a. 1, 2 , dan 3
b. 1, 2 , dan 4
c. 2, 3 , dan 4
d. 3, 4 , dan 5
27. Dari pernyataan dibawah ini, yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah …
a. Kemampuan aparatur pemerintah daerah
b. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
c. Kemampuan keuangan daerah
d. Kemampuan menampilkan kesenian daerah
28. Semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum maupun peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dinamakan ….
a. Kebijakan Publik
b. Kebijakan Pemerintah
c. Kebijakan Sektoral
d. Kebijakan Umum
29. Yang merupakan contoh kebijakan publik di daerah adalah …
a. Peraturan Pemerintah
b. Peraturan Presiden
c. Peraturan Daerah
d. Peraturan Menteri
30. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Mengidentifikasi masalah
2) Menyusun skala prioritas masalah yang akan ditangani
3) Merumuskan rancangan kebijakan
4) Menetapkan dan mengesahkan kebijakan
Urutan proses penyusunan sebuah kebijakan publik adalah …
a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 2, 4, 3
c. 1, 3, 4, 2
d. 2, 3, 4, 1
a. UU No. 1 Tahun 2002
b. UU No. 2 Tahun 2002
c. UU No. 3 Tahun 2002
d. UU No. 4 Tahun 2002
2. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional. Kalimat tersebut adalah pengertian dari …
a. Sishankamrata
b. Siskamling
c. Alutsista
d. Sarprashankam
3. Dalam ssstem pertahanan dan keamanan Negara Indonesia, TNI dan Polri berkedudukan sebagai …
a. Komponen Pendukung
b. Komponen Cadangan
c. Komponen Utama
d. Komponen Tambahan
4. Tindakan terorisme Bom Bali I dan II, bom Kuningan atau di Kedutaan Besar Australia, bom Poso dan lain-lain merupakan contoh dari bentuk ancaman …
a. dari luar negeri
b. dari Dalam Negeri
c. dari Pihak Asing
d. Yang tidak terduga
5. Yang tidak termasuk wujud peran serta dalam usaha pembelaan Negara di lingkungan keluarga adalah …
a. Mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.
b. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga.
c. Membentuk keluarga yang sadar hukum
d. Mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan
6. Perhatikan data berikut ini :
a. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
b. Meningkatan kegiatan gotong royong dan semangant persatuan dan kesatuan
c. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling/ronda
d. Mengikuti pelatihan dasar-dasar kemiliteran
Dari data tersebut, yang termasuk wuju partisipasi dalam usaha pembelaan Negara di lingkungan masyarakat adalah …
a. 1, 2 dan 3
b. 1. 2 dan 4
c. 1, 3 dan 4
d. 2, 3 dan 4
7. Memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa adalah contoh usaha pembelaan Negara di lingkungan …
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Bangsa dan Negara
d. Masyarakat desa
8. Masyarakat di daerah memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri adalah pengertian dari …
a. Otonomi daerah
b. Daerah otonom
c. Otonomi terbatas
d. Otonomi khusus
9. Hakikat dari otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ... .
a. kepentingan pemerintah
b. hak- hak masyarakat
c. peraturan perundangan
d. kehendak Kepala Daerah
10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah tentang ....
a. Otonomi Daerah
b. Pemerintah Daerah
c. Kepolisian Negara
d. TNI
11. Lembaga yang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah adalah …
a. DPR dan Presiden
b. DPRD dan Gubernur
c. Presiden dan Gubernur
d. DPR dan DPRD
12. Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada para pelajar berupa KJP. Kebijakan itu termasuk jenis kebijakan …
a. Distributif
b. Ekstraktif
c. Regulatif
d. Yudikatif
13. Dalam proses penyusunan kebijakan public di daerah, penting sekali adanya partisipasi masyarakat. Kata partisipasi berarti …
a. Peluang
b. Kemampuan
c. Keikutsertaan
d. Kepedulian
14. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah adalah ...
a. masyarakat mengendalikan pemerintah
b. pemerataan pekerjaan pemerintah
c. mengurang beban pemerintah
d. rakyat merasa ikut bertanggung jawab
15. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2) Melindungi hak-hak masyarakat
3) Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
5) Mengurangi kecelakaan lalulintas
Yang tidak termasuk tujuan dibuatnya kebijakan public adalah ….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 5 saja
16. Manfaat adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan public diantaranya adalah …
a. Sesuai dengan aspirasi masyarakat
b. Menguntungkan sebagian besar masyarakat
c. Mengecewakan masyarakat
d. Melindungi sebagian kepentingan masyarakat
17. Jika masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam pemnyusunan kebijakan public, maka akan terjadi Kebijakan tersebut ….
a. Memenuhi keinginan masyarakat
b. Tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
c. Menguntungkan seluruh masyarakat
d. Tidak memuaskan sebagian masyarakat
18. Salah satu factor penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan public sebara internal adalah …
a. Ketidaktahuan bagaimana caranya berpartisipasi
b. Larangan untuk berpartisipasi
c. Tidak ada kesempatan untuk berpatisipasi
d. Ditutupnya ruang partisipasi masyarakat
19. Yang termasuk factor eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan public diantaranya adalah …
a. Tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi
b. Masyarakat tidak tau ada kesempatan untuk berpartisipasi
c. Masyarakat tidak tau prosedur untuk berpartisipasi
d. Rendahnya kesadaran masyarakat
20. Contoh partisipasi aktif masyarakat bila kebijakan publik di daerah tidak aspiratif adalah ...
a. menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah
b. mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan kepala Daerah
c. memberikan bantuan sepenuhnya dengan pemerintah pusat
d. memberikan alternatif pemecahan masalah guna perbaikan
21. Perhatikan data berikut ini :
1) Prinsip otonomi seluas-luasnya
2) Prinsip otonomi nyata
3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab
4) Prinsip otonomi yang sebebas-bebasnya
Dari data diatas, yang tidak termasuk prinsip otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah …
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
22. Pentingnya pelaksanaan otonomi daerah adalah ...
a. meningkatkan wibawa aparat
b. mengamankan keadaan daerah
c. mengembangkan potensi daerah
d. menonjolkan kemampuan daerah
23. Perhatikan data berikut ini :
1) Penyelenggaraan Pendidikan
2) Pertahanan dan keamanan
3) Politik luar negeri
4) Keagamaan
5) Keuangan dan Moneter
Dari data diatas, yang merupakan wewenang pemerintah pusat adalah …
a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 2, 4, 5
c. 1, 3, 4, 5
d. 2, 3, 4, 5
24. Pengertian pemerintahan daerah adalah … .
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD
b. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus daerahnya
c. kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Kepala pemerintahan yang berwenang mengatur pegawai pemerintah ditingkat bawah
25. Perhatikan pernyataan berikut :
1) menetapkan APBD
2) membuat peraturan daerah
3) memimpin pemerintahan daerah
4) mengawasi pelaksanaan perda
5) memilih kepala daerah
Pernyataan tersebut yang menunjukkan tugas DPRD adalah … .
a. 1, 2 , dan 3
b. 1, 2 , dan 4
c. 2, 3 , dan 4
d. 3, 4 , dan 5
26. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
2) Mengajukan pertanyaan.
3) Menyampaikan usul dan pendapat
4) Memberhentikan Pejabat Pemerintah Daerah
5) Memilih Kepala Daerah
Pernyataan yang menunjukkan hak-hak anggota DPRD adalah
a. 1, 2 , dan 3
b. 1, 2 , dan 4
c. 2, 3 , dan 4
d. 3, 4 , dan 5
27. Dari pernyataan dibawah ini, yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah …
a. Kemampuan aparatur pemerintah daerah
b. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
c. Kemampuan keuangan daerah
d. Kemampuan menampilkan kesenian daerah
28. Semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum maupun peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dinamakan ….
a. Kebijakan Publik
b. Kebijakan Pemerintah
c. Kebijakan Sektoral
d. Kebijakan Umum
29. Yang merupakan contoh kebijakan publik di daerah adalah …
a. Peraturan Pemerintah
b. Peraturan Presiden
c. Peraturan Daerah
d. Peraturan Menteri
30. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Mengidentifikasi masalah
2) Menyusun skala prioritas masalah yang akan ditangani
3) Merumuskan rancangan kebijakan
4) Menetapkan dan mengesahkan kebijakan
Urutan proses penyusunan sebuah kebijakan publik adalah …
a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 2, 4, 3
c. 1, 3, 4, 2
d. 2, 3, 4, 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar