KISI KISI PENULISAN NASKAH SOAL AKHIR SEMESTER 1 PKN KELAS VIII

KISI KISI PENULISAN NASKAH SOAL AKHIR SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas / Semester : VIII / 1

Materi Pokok	Indikator Soal	No. Soal
Pengertian idiologi	Peserta didik dapat menjelaskan pngertian idiologi	1
Pentingnya idiologi bagi suatu bangsa dan negara	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjukkan pentingnya idiologi bagi suatu bangsa dan negara	2
Rumusan dasar negara	Disajikan data tokoh. Peserta didik dapat menentukan pilihan yang merupakan tokoh nasional yang memberikan usul rumusan dasar negara	3
Rumusan dasar negara	Peserta didik dapat menentukan tokoh yang merumuskan dasar negara yang menyatakan Internasionalisme atau perikemanusiaan	4
Piagam Jakarta	Peserta didik dapat menentukan penentapan tanggal pengesahan Piagam Jakarta	5
Makna sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-har	Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang mrnunjukan makna sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-har	6
Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia	Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang mrnunjukan Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia	7
Pancasila sebagai idiologi negara	Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang mrnunjukan Pancasila sebagai idiologi negara	8
Hasil-hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 194	Disajikan data tokoh. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan  yang termasuk hasil-hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 194	9
Nil;ai-nilai Pancasila	Disajikan gambar symbol lambing negara. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang sesuai dengan symbol gambar	10
Nil;ai-nilai Pancasila	Disajikan gambar symbol lambing negara. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan contoh bentuk sikap perwujudan pengamalan  Pancasila yang sesuai dengan simbol lambang negara	11
Nil;ai-nilai Pancasila	Disajikan gambar symbol lambing negara. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan contoh bentuk sikap perwujudan pengamalan  Pancasila yang sesuai dengan simbol lambang negara	12
	Disajikan Wacana tersebut merupakan contoh bentuk perwujudan yang mencerminkan pelaksanaan Pancasila	13
Sikap positif para pendiri bangsa terhadap Pancasila ketika akan disahkan oleh PPKI dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara	Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukkan sikap positif para pendiri bangsa terhadap Pancasila ketika akan disahkan oleh PPKI	14
Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial,	Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukkan Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial,	15
Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila	16
Pengertian konstitusi	Peserta didik dapat menjelaskan pengertian konstitusi	17
Wewenang Pengadilan HAM	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka wewenang Pengadilan HAM	18
Pemberlakuan Kontitusi	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka kurun waktu pemberlakuan konstityusi antara tahun 1950 sampai dengan  tahun 1959	19
Ciri-ciri Pemerintahan Parlementer	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka  ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer	20
Isi Dekrit Presiden	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunujukkan isi dekrit Presiden 5 Juli 1959	21
Bentuk negara masa Konstitusi RIS	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka bentuk negara Indonesia pada masa berlakunya konstitusi RIS	22
Perbedaan pokok  antara UUD 1945 dengan UUDS `1950	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka perbedaan pokok  antara UUD 1945 dengan UUDS `1950	23
Sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Sistem pemrintahan yang dianut oleh bangsa kita berdasarkan UUD 1945	24
Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa berlakunya konstitusi RIS	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa berlakunya konstitusi RIS	25
Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Penyimpangan Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama	26
Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa orde baru	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa orde baru	27
Tuntutan adanya reformasi tahun 1998	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang termasuk tuntutan adanya reformasi tahun 1998	28
Landasan hukum dimungkinkannya  perubahan terhadap UUD dalam UUD 1945	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Landasan hukum dimungkinkannya  perubahan terhadap UUD dalam UUD 1945	30
Jumlah bab dan pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Jumlah bab dan pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen	31
Lembaga negara yang baru hasil dari amandemen UUD 1945	Disajikan 4 kolom. Peserta didik dapat menentukan pilihan kolom yang menunjukkan lembaga negara yang baru hasil dari amandemen UUD 1945	32
Hasil amandemen UUD 1945 yang penting bagi bangsa Indonesia berhubungan dengan pasal 31	Penanggung jawab untuk melaksanakan UUD 1945 hasil amandemen Hasil amandemen UUD 1945 yang penting bagi bangsa Indonesia berhubungan dengan pasal 31	33
Sikap positif UUD 1945 hasil amandemen	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukan sikap positif yang perlu kita tunjukan terhadap UUD 1945 hasil amandemen	34
Sikap positif UUD 1945 hasil amandemen	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan Pernyataan yang menunjukkan sikap positip terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen	35
Sikap positif UUD 1945 hasil amandemen	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Penanggung jawab untuk melaksanakan UUD 1945 hasil amandemen	36
Tata urutan perundang-undangan yang benar menurut UU nomor 12 tahun 2011	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang Tata urutan perundang-undangan yang benar menurut UU nomor 12 tahun 2011	37
Prosedur tingkatan pembahasan RUU di DPR	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukkan prosedur tingkatan pembahasan RUU di DPR yang bena	38
RUU yang menjadi wewenang Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) untuk diajukan kepada DPR menurut UUD 1945	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukkan RUU yang menjadi wewenang Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) untuk diajukan kepada DPR menurut UUD 1945	39
Pihak yang mengundangkan undang-undang yang telah disyahkan oleh DPR	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Pihak yang mengundangkan undang-undang yang telah disyahkan oleh DPR	40
Contoh perbuatan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Contoh perbuatan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	41
Ketaatan terhadap undang-undang	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan Pernyataan yang menunjukan perbuatan mentaati undang – undang	42
Kesadaran hukum	Disajikan wacana. Peserta didik dapat menentukan pilihan sikap yang sesuai dengan wacana	43
Taat pada peraturan sekolah	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjuka Contoh perbuatan taat terhadap peraturan sekolah	44
Pengertian korupsi	Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunjukan pengertian korupsi	45
Akibat adanya korupsi	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan Pernyataan yang menunjukan akibat adanya korupsi	46
Contoh perbuatan korupsi	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan Pernyataan yang menunjukkan contoh perbuatan korupsi	47
Upaya pemberantasan korupsi	Disajikan Pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pilihan Pernyataan tersebut yang merupakan upaya pemberantasan	48
Undang-undang yang mengatur tantang pencegahan dan pmberantasan tindak korupsi	Peserta didik dapat menentukan Undang-undang yang mengatur tantang pencegahan dan pmberantasan tindak korupsi	49
Tujuan utama adanya KPK	Peserta didik dapat menentukan pilihan pernyataan yang menunjukkan tujuan utama adanya KPK	50